penjagaan tapal batas Republik Indonesia dengan Negara Malaysia

Peningkatan penjagaan tapal batas Republik Indonesia dengan Negara Malaysia dalam Rangka mempertahankan Kedaulatan Republik Indonesia

Oleh

Elok Gita Yuliastuti

Tapal batas? Mungkin nama ini asing bagi masyarakat Indonesia. Memang kata tapal batas jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat lebih mengenal dengan garis batas antar 2 negara. Kita sendiri mengetahui bahwa sekarang ini Malaysia sedang mengalami konflik dengan kerajaan Sulu mengenai wilayah sabah. Awal dari permasalah tersebut ialah ekelompok orang sekitar 100-400 orang, beberapa dari mereka bersenjata, tiba dengan perahu di Kg. Tanduo, Lahad Datu, Sabah dari pulau Simunul, Tawi-Tawi dari Filipina selatan pada tanggal 11 Februari2013. Kelompok ini, yang menyebut diri mereka Pasukan Keamanan Kerajaan Kesultanan Sulu dan Borneo Utara, yang dikirim olehJamalul Kiram III, salah satu penuntut tahta Kesultanan Sulu. Kiram menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk menegaskan klaim teritorial mereka yang belum terselesaikan di timur Sabah (bekas Borneo Utara). Pasukan keamanan Malaysia telah mengepung desa Tanduo di Lahad Datu di mana kelompok itu berkumpul, sementara negosiasi untuk penyelesaian damai dari konflik ini terus berlangsung. Dan karena wilayah sabah langsung berbatasan dengan Indonesia (tepatnya di Pulau Kalimantan), sehingga ancaman kedaulatan juga berpengaruh. Menjaga agar wilayah Indonesia tidak ikut diserang serta menjaga warga di daerah perbatasan RI- Malaysia.

            Kondisi perbatasan amatlah menyedihkan. Menurut sumber di Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, terdapat 26 kabupaten yang terletak di perbatasan. Semua kabupaten ini tercatat masuk dalam kategori daerah tertinggal.

            Melihat kondisi daerah perbatasan yang masih tertinggal maupun terisolir hal ini disebabkan karena perhatian pembangunan terhadap daerah-daerah di wilayah perbatasan masih sangat rendah. Disisi lain, hal ini juga menyebabkan wilayah perbatasan RI-Malaysia di  Kalimantan dikatakan tanpa pagar yang begitu mudah dapat dimasuki berbagai bentuk dan jenis ancaman, baik berkaitan dengan geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan di tengah-tengah derasnya arus perubahan lingkungan global, regional dan nasional.

            Masalah keamanan di daerah perbatasan pada saat ini tetaplah kondusif. Sebisa mungkin TNI kita menjaga perbatasan. Namun temuan baru-baru ini temuan mengejutkan kita. Sebanyak 100 patok tapal batas Indonesia-Malaysia dinyatakan hilang. Ini berdasarkan temuan Kodam XII Tanjungpura setelah meninjau lokasi ke patok perbatasan dan ke sejumlah pos-pos perbatasan di sepanjang garis perbatasan 966 Km Kalimantan Barat. Patroli patok perbatasan ini di tempuh dengan berjalan kaki. Medan merupakan suatu tantangan tersendiri bagi para prajurit yang menjadi tanggung jawab dalam mengamankan patok perbatasan RI-Malaysia.

            Patroli ini untuk mengecek keamanan wilayah RI-Malaysia yang hasilnya kondusif. Selain itu patroli patok perbatasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya segala jenis kegiatan ilegal dalam bentuk apapun serta untuk mencegah terjadinya pelintas batas yang tidak memenuhi persyaratan dalam prosedur yang berlaku. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Pos Satgas-satgas TNI selalu mendata warga yang keluar masuk dari kedua negara dan selanjutnya diserahkan ke kantor Imigrasi setempat untuk ditindaklanjuti bagi yang tidak memenuhi persyaratan.

            Total patok disepanjang garis perbatasan Kalbar yang menjadi pengawasan oleh Pamtas sebanyak 5.784 patok terdiri dari patok Type A dengan jarak 300 Km berjumlah 3 patok. Type B jarak patok 50 Km sebanyak 18 patok. Type C jarak patok 5 Km sebanyak 80 patok dan type D jarak patok 2-100 M dengan jumlah 5.673.

                Masalah tapal batas yang hilang itu masih dalam lingkup wilayah Kodam XII Tanjungpura, Kalimantan Barat. Kasus sebelumnya Pada 28 Agustus 2005, Danrem 121/Alam Bhana Wanawai (ABW) melapor Pangdam VI/Tanjungpura tentang hilangnya tiga titik patok tapal batas di Tanjung Datu, yakni A1, A2, dan A3.Patok A1 pada titik koordinat geografi 02 derajat 05 menit dan 53,3 detik lintang utara, 109 derajat 38 menit dan 41,7 detik bujur timur, dengan lokasi dekat pantai laut garis lurus 5 mil laut dari Perairan Gosong Niger.Malaysia mengganti patok A1 di atas batu besar pada posisi 02 derajat 04 detik 52,82 menit lintas utara dan 109 derajat 38 detik 41,8 menit bujur timur, bergeser ke dalam oleh aktivitas Malaysia, sehingga daratan Indonesia di Tanjung Datu berpotensi kehilangan 6,4 juta meter persegi. Selain itu pada wilayah perbatasan di Kalimantan Timur, tepatnya dari Nunukan. Komandan Korem (Danrem) 091/Adi Surya Natakusuma Brigjen Gadang Pambudi di Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, mengakui sejumlah patok di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur, hilang.Selain ada yang hilang, menurutnya, banyak patok yang rusak dan bergeser dari posisi semula.

            Itu baru 2 kasus besar, kasus yang serupa seperti satu permasalahan ada di Koramil Sebatik, tiga permasalahan di Koramil Lumbis dan satu permasalahan ada di Koramil Krayan.  Tiga dari lima permasalahan perbatasan yang belum tuntas, berpotensi memicu terjadinya konflik antara kedua negara, yaitu permasalah P. Sebatik, Permasalahan S. Simantipal dan S. Sinapad. Permasalahan di P. Sebatik bisa memicu munculnya konflik antara kedua negara disebabkan oleh ketidak pahaman masyarakat kedua negara yang tinggal di pulau tersebut tentang keberadaan garis batas dan keberadaan patok batas negara, sehingga sering melakukan pelanggaran batas negara. Kejadian tahun 2009, dimana masyarakat Indonesia di Desa Pancang, Sebatik membangun jalan semen di persawahan ternyata telah melintas batas negara dan diprotes secara resmi oleh Pemerintah Malaysia melalui kedutaan RI di Kuala Lumpur. Pada sisi yang lain, dengan posisi patok-patok perbatasan di P. Sebatik di lapangan seperti saat ini, pihak Indonesia merasa dirugikan, karena posisi patok cenderung bergeser ke wilayah Indonesia.

            Permasalahan di S. Sinapad, merupakan permasalahan cukup krusial yang diajukan oleh pihak Malaysia karena merasa dirugikan dengan posisi garis perbatasan seperti saat ini. Malaysia secara terus terang menginginkan seluruh aliran S. Sinapad masuk ke dalam wilayah malaysia, sedangkan  berdasarkan hasil survei pengukuran lapangan yang dilakukan oleh tim kedua negara, seluruh aliran S. Sinapad termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Dengan posisi permasalahan seperti sekarang, jika dikemudian hari di kawasan tersebut diketemukan SDA yang bernilai ekonomi tinggi dan pihak Indonesia akan mengeksploitasinya pasti akan menjadi permasalahan, sebagaimana halnya dengan yang terjadi di Blok Ambalat. 

            Mungkin kita akan flashback lagi pada tahun 2005. Pada 16 Februari 2005 Pemerintah Indonesia telah memprotes pemberian konsesi minyak di Ambalat, Laut Sulawesi (wilayah Indonesia) kepada Shell, perusahaan minyak Belanda oleh Pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak nasionalnya, Petronas. Berita tersebut diklarifikasi oleh Departemen Luar Negeri RI (Deplu) melalui siaran pers tanggal 25 Februari 2005, yang kemudian menimbulkan reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Suatu kejutan spontanitas kemudian terjadi di mana-mana. Tanpa menunggu komando, masyarakat di berbagai kota berdemonstrasi dan menghimpun sukarelawan untuk menghadapi Malaysia. Kemarahan tersebut dipicu oleh berbagai perasaan kecewa terhadap sikap Malaysia antara lain dalam masalah TKI dan terlepasnya pulau Sipadan – Ligitan dari kekuasaan RI bulan Desember 2002.

            Perbatasan menjadi persoalan gawat  jika wilayah yang dipersengketakan memiliki potensi alam yang melimpah. Seperti di Nunukan, Potensi SDA di wilayah Kodim 9011/Nunukan cukup banyak. Selain Batubara, di wilayah ini juga banyak diketemukan sumber Minyak dan Gas Alam Cair (LNG). Batubara menjadi primadona atau produk andalan sektor pertambangan di wilayah ini, akan tetapi potensi Minyak Bumi yang belum tereksploitasi di wilayah ini masih cukup tinggi.maka timbulah sengketa antara Indonesia- Malaysia mengenai Ambalat.

            Begitu besar dampak yang timbul akibat permasalahan perbatasan. Kasus patok-patok yang hilang bisa menjadi awal konflik. Jadi sedini mungkin harus diselesaikan oleh kedua Negara. Untuk langkah awal para satgas TNI Menandai dengan menancapkan paralon cor serta diberikan kode patok. Karena untuk menggantikan patok yang hilang harus dilakukan oleh kedua negara, tidak bisa dilakukan penggantian sepihak. Untuk patok yang hilang kita hanya memberikan tanda dengan memasang pipa cor dan diberi kode serta nomor pada pipa tersebut.

                Pada dasarnya hukumnya menentukan patok ialah melalui kesepakan antar 2 negara, Jika salah satu Negara melanggar. Maka, Negara lainnya harus menggugat. Kasus-kasus diata sudah membuktikan. Kalangan akademikus mengingatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk tidak merusak dan atau memindahkan patok batas yang dipasang sepihak Federasi Malaysia di Kalimantan.

            Hal itu dikemukakan Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Turiman Faturachman Nur.

            “Tindakan preventif yang mesti dilakukan Pemerintah Indonesia, mengambil dokumentasi foto dan video terhadap patok batas yang dipasang sepihak Malaysia, demi kepentingan pembuktian hukum di persidangan, jika jalur diplomasi sudah tidak bisa ditempuh,” ujar Turiman.

            Menurut Turiman, jika sampai dirusak atau dipindahkan pihak Indonesia, sama saja dengan menghilangkan bukti hukum. Setelah didokumentasikan, kemudian segera dilayangkan nota protes diplomatik terhadap tindakan Malaysia.

            Menurut data di Kementerian Luar Negeri RI, selama tahun 2010 Pemenrintah RI melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan perundingan penyelesaian masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga sebanyak 23. Sementara pada tahun 2011, telah dilaksanakan 38 perundingan, dimana 16 perundingan diantaranya adalah terkait dengan perbatasan maritim, sedangkan 22 perundingan lainnya terkait dengan penyelesaian masalah perbatasan darat.
            Berbagai upaya diplomasi pertasan yang dilakukan secara intensif tersebut diatas akan menjadi kehilangan makna apabila upaya diplomasi tersebut tidak didukung oleh pendekatan-pendekatan lainnya, yaitu upaya penjagaan wilayah perbatasan melalui pembangunan detterent factor dan upaya pengelolaan wilayah perbatasan.
Upaya penjagaan wilayah perbatasan melalui pengerahan aparat keamanan atau unsur milir sudah merupakan suatu kelaziman. Namun, penjagaan wilayah perbatasan tanpa diiringi dengan penerapanpengeloolaan wiayah perbatasan yang baik akan menjadikan antara upaya penjagaan dan pengelolaan wilayah perbatasan menjadi suatu complementary yang efektif. 

            Menyadari hal itu. Pihak Negara kita sudah melakukan upaya. Apalagi medan yang dirasa terpencil, jauh dari pusat pemerintahan serta minim infrastruktur. Upayanya dengan membentuk pos-pos pengamanan di perbatasan. Sebanyak 3000an pos-pos telah mengawasi wilayah perbatasan RI-Malaysia. Pengawasan juga di efektifkan. Satu batalyon sudah melakukan pengamanan di wilayah perbatasan.

            Selain pengawasan militer, perlu adanya langkah mensejahterakan penduduk perbatasan. Melalui sarana pendidikan, kesehatan dan transportasi untuk mefasilitasi mobilitas mereka.

Melalui program SM3T yang dapat meningkatkan pendidikan di daerah perbatasan. Melalui program penempatan dokter dan bidan juga akan membantu peningkatan kesehatan mereka. Serta membangun sarana transportasi oleh pemeriintah juga membantu mereka dalam hal transportasi.

            Melalui hal-hal tersebut. Mereka akan merasa diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dan ikut menjaga kedaulatan mereka. Menumbuhkan Nasionalisme di hati mereka. Sehingga tiada lagi ancaman pelepasan wilayah.