BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Analisis Kurva IS-LM terhadap Kebijakan
Moneter
Kebijakan moneter adalah
proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi,
mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan
mengeset standar bunga pinjaman, “margin requirement”, kapitalisasi untuk bank
atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terak hir atau melalui persetujuan melalui negosiasi
dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan
suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal
(pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan
keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya
tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur
dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional
yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka
kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).
Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan,
yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan
moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk
mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur
keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat
terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam
pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah
satu namun tidak terbatas pada instrumen
sebagai
berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing
dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila
mengalami kesulitan likuiditas.
Pengaturan
jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu:
Kebijakan Ekspansi Yaitu
kebijakan ekonomi makro yang mempunyai tujuan untuk memperbesar kegiatan
ekonomi dalam perekonomian.
Kebijakan Kontraksi Yaitu
kebijakan ekonomi makro yang tujuannya untuk menurunkan kegiatan ekonomi dalam
perekonomian.
Kebijakan ekspansi umumnya diambil
pada masa-masa perekonomian menghadapi banyak pengangguran dan kapasitas
produksi nasional yang belum maksimal. Sedangkan, kebijakan kontraksi umumnya
pada keadaan overemployment atau permintaan agregatif lebih tinggi dibandingkan
kapasitas produksi nasional yang ditandai dengan inflasi yang tinggi atau
mengalami deficit perekonomian yang terus-menerus. Kebijakan ekspansi
diharapkan mampu meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan tingkat
pengangguran. Sedangkan, kebijakan kontraksi diharapkan dapat menurunkan
tingkat inflasi dan memperkecil defisit neraca pembayaran luar negeri.
Instrumen Kebijakan Moneter Kebijakan
moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu
antara lain :
1. Operasi
Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang
yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government
securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli
surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar
berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada
masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau
singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat
Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas
Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang
yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank
umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank
sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat
bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang
yang beredar berkurang.
3. Rasio
Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang
yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus
disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan
rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan
rasio.
4. Himbauan
Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku
ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk
berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan
menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak
jumlah uang beredar pada perekonomian.
Kurva
LM
L2
|
L1
|
M/P Y1 Y2 Y
1.
Penawaran uang merupakan
garis tegak lurus (M/P1).
2.
Pada penghasilan tertentu
ada permintaan uang, kurva permintaan uangnya adalah L1 = kY – h.R.
3.
Perpotongan kurva
permintaan uang (M/P1) dan penawaran uang (L1) terletak pada titik E1 dan
menentukan tingkat bunga R
4.
Apabila pendapatan
bertambah maka kurva permintaan terhadap uang menjadi L2 dan
memotong kurva penawaran uang pada E2 sehingga jadi R2
5.
Titik Y1 penghasilan yang bersifat Given kedua
tingkat bunga R yang terbentuk pada diagram sebelah kiri permintaan dan
penawaran, kemudian karena penghasilan naik yaitu menjadi Y2, maka
permintaan terhadap uang menjadi L2 yang menghasilkan tingkat bunga
R2 maka
terbentuk kurva LM.
Pergeseran dan pergerakan dalam kurva
IS, secara umum dapat dilakukan melalui perubahan pada variabel tingkat suku
bunga dan pendapatan yang terkait dengan kebijakan moneter. Pergeseran kurva LM
dapat dilihat pada gambar 2 berikut :
Kebijakan Fiskal adalah suatu
kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi
lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang
beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan
belanja pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari
sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada
ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan
meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya
kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output
industri secara umum.
Jenis
Kebijakan Fiskal
Dari sudut ekonomi makro maka
kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kebijakan Fiskal Ekspansif
dan Kebijakan Fiskal Kontraktif. Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah suatu
kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi
lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada
saat munculnya kontraksional gap. Konstraksional gap adalah suatu kondisi dimana output potensial (YF) lebih
tinggi dibandingkan dengan output Actual (Y1).
Kebijakan ekspansif dilakukan
dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T)
untuk meningkatkan output (Y), adapun mekanisme peningkatan pengeluaran
pemerintah ataupun penurunan pajak (T) terhadap output adalah sebagai berikut,
pada grafik maka dapat dijelaskan bahwa disaat pengeluaran pemerintah (ΔG) naik
atau selisih pajak (ΔT) turun maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat
keatas sehingga pendapatan akan naik dari (Y1) menjadi (Yf).
Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah
kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan
tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat
dan mengatasi inflasi. kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih
besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan
ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas untuk
menurunkan tekanan permintaan. pada saat munculnya ekpansionary gap. Ekspansionary
gap adalah suatu kondisi dimana output potensial (Yf) lebih
kecil dibandingkan dengan output Actual (Y1).
Analisis
kebijakan fiscal melalui kurva is
45°
|
R
1. Pada tingkat bunga pada R1 maka kurva permintaan agregat
adalah pada kurva a + bY + e –f.R1, maka
pendapatan nasional equilibrium pada Y1.
2. Titik E1 pada diagram pertama terbentuk dari
perpotongan antara kurva a + bY + e – f.R1 dan garis 45o.
3. Titik
E1 pada
diagram kedua merupakan perpotongan garis yang ditarik dari titik E1 pada
diagram pertama dengan garis R1 pada diagram kedua.
4. Bila
tingkat bunga pada R2, maka kurva permintaan agregat adalah pada kurva a + bY
+ e – f.R2,
pendapatan nasional equilibrium pada Y2.
5. Titik
E2 pada diagram pertama terbentuk dari perpotongan antara kurva a + bY + e –
f.R2 dan
garis 45o.
6. Titik
E2 pada
diagram kedua merupakan perpotongan garis yang ditarik dari titik E2 pada
diagram pertama dengan garis R2 pada diagram kedua.
7. Dengan
menghubungkan titik E1 dan E2 pada diagram kedua, didapatkan kurva IS.
Pergeseran dan
pergerakan dalam kurva IS, secara umum dapat dilakukan melalui
perubahan–perubahan pada variabel pengeluaran pemerintah (G) dan pajak (T) yang
terkait dengan kebijakan fiskal.
Dengan menggunakan perpotongan
Keynesian untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan lain dalam kebijakan
fiskal menggeser kurva IS. Karena kenaikan pengeluaran pemerintah atau
menurunkan pajak akan memperbesar pendapatan dan menggeser kurva IS kekiri atau
kekanan.
Secara grafik maka pergeseran
tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
AE0
R
IS0
Y0 Y1 Y
Kenaikan
dalam pengeluaran pemerintah (G) menggeser kurva IS dari IS0 ke IS1.
Kenaikan pengeluaran pemerintah meningkatkan pengeluaran yang direncanakan.
Pada tingkat bunga tertentu, pergeseran dalam pengeluaran yang direncanakan
sebesar ΔG menyebabkan kenaikan dalam pendapatan nasional Y sebesar ΔG / (1 –
MPC) sehingga kurva IS bergeser ke IS1.
itu kuryanya ndak muncul min tolong diperbaiki
ReplyDeleteMin, bisa gak saya minta filenya kurvanya kok gak ada, mohon ya min, bukan untuk di plagiatkan kok , cuma untuk jadi bahan pelajaran agar lebih paham
ReplyDeletegambar kurvanya gan..
ReplyDeletebagus. sayang kurvanya gak ada
ReplyDelete