EKONOMI KERAKYATAN DAN UMKM

1.2.1  Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Pengertian Usaha Mikro 

·                     Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

·                     Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

·                     Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang medapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Karakteristik UMKM

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang

dapat membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik

yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi

permodalannya dan Sumber Daya Manusianya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha

berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal,

karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4

(empat) kelompok yaitu :

1. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan

kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.

Contohnya adalah pedagang kaki lima.

2. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi

belum memiliki sifat kewirausahaan.

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa

kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Tabel 6. Kriteria UMKM Menurut UU No 20 Tahun 2008 :

No.                  Uraian                                                           Kriteria

                                                Asset                                       Omzet

1          Usaha Mikro               Maks. 50 Juta                          Maks. 300 Juta

2          Usaha Kecil                 > 50 Juta - 500 Juta                 > 300 Juta - 2,5 Miliar

3          Usaha Menengah        > 500 Juta - 10 Miliar > 2,5 Miliar - 50 Miliar

1.2.3 Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Bahan baku mudah diperoleh.

2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan.

3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.

4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/

domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.

6. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni

budaya daerah setempat.

7. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis

menguntungkan.

Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dengan arah

produktivitas dan daya saing adalah tujuan dan peran UMKM dalam

menumbuhkan wirausahawan yang tangguh. Secara umum UMKM dalam

perekonomian nasional memiliki peran :

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.

2. Penyedia lapangan kerja.

3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan

masyarakat.

4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontrbusinya terhadap neraca

pembayaran (Departemen Koperasi dan UKM, 2008).

1.2.5 Prospek UKM dalam era perdagangan bebas dan Globalisasi dalam Perekonomian Dunia

Bagi setiap unit usaha dari semua skala dan di semua sector ekonomi, era perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia di satu sisi akan menciptakan banyak kesempatan. Namun di sisi lain juga menciptakan banyak tantangan yang apabila tidak dapat dihadapi dengan baik akan menjelma menjadi ancaman.

 Bentuk kesempatan dan tantangan yang akan muncul tentu akan berbeda menurut jenis kegiatan ekonomi yang berbeda. Globalisasi perekonomian dunia juga memperbesar ketidakpastian terutama karena semakin tingginya mobilisasi modal, manusia, dan sumber daya produksi lainnya serta semakin terintegrasinya kegiatan produksi, investasi dan keuangan antarnegara yang antara lain dapat menimbulkan gejolak-gejolak ekonomi di suatu wilayah akibat pengaruh langsung dari ketidakstabilan ekonomi di wilayah lain.

1.2.2 Lembaga Keuangan Mikro

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

3. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.

LKM bertujuan untuk:

a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;

b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan

c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Dasar hukum                                 

1.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM).

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

3.      Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) :

a.       POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

b.      POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

c.       POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

DefinisiLKM                                                    
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melaluipinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yangtidak semata-mata mencari keuntungan.

Kegiatan Usaha LKM

1.      Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

2.      Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Tujuan LKM:

1.      Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;

2.      Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan

3.      Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah

Kewajiban Memperoleh Izin Usaha LKM

1.      Lembaga yang akan menjalankan usaha LKM setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, wajib memperoleh izin usaha LKM.

2.      Lembaga Keuangan Mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016, antara lain:

o    Bank Desa o    Lumbung Desa o    Bank Pasar o    Bank Pegawai o    Badan Kredit Desa (BKD) o    Badan Kredit Kecamatan (BKK)

o    Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) o    Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) o    Bank Karya Produksi (BKPD) o    Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

o    Baitul Maal wa Tamwil (BMT) o    Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) o    Dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu

3.      Permohonan izin usaha baru atau pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM.

Bentuk Badan Hukum LKM

1.      Koperasi; atau

2.      Perseroan Terbatas (sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan, sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI dan/atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20%).

KepemilikanLKM
LKM hanya dapat dimiliki oleh:

1.      Warga Negara Indonesia;

2.      Badan usaha milik desa/kelurahan;

3.      Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau

4.      Koperasi.

LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

Luas Cakupan Wilayah Usaha dan Permodalan LKM

1.      Luas Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM.

2.      Skala usaha LKM sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau Pembiayaan sebagai berikut:

a.       LKM memiliki skala usaha desa/kelurahan apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 1 (satu) desa/kelurahan;

b.      LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama;

c.       LKM memiliki skala usaha kabupaten/kota apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama.

3.      Modal LKM terdiri dari modal disetor untuk LKM yang berbadan hukum PT atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah untuk LKM yang berbadan hukum Koperasi dengan besaran:

a.       Wilayah usaha desa/kelurahan : Rp 50.000.000,-

b.      Wilayah usaha kecamatan : Rp 100.000.000,-

c.       Wilayah usaha kabupaten/kota : Rp 500.000.000,-

TransformasiLKM
LKM wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah jika:

1.      melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM; atau

2.      LKM telah memiliki:

a.       ekuitas paling kurang 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b.      jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk Simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan LKM

1.      LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK.

2.      Penyampaian laporan keuangan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

3.      Ketentuan mengenai laporan keuangan LKM diatur dalam surat edaran OJK.

LaranganBagiLKM
Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:

1.      menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

2.      melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

3.      melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;

4.      bertindak sebagai penjamin;

5.      memberi Pinjaman atau Pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama;

6.      melakukan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha; dan/atau

7.      melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan LKM

1.      Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK.

2.      Dalam melakukan pembinaan LKM, OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.

3.      Pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk.

1.2.3 Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang pelaksanaanya bersifat tradisional tempat bertemunya penjual pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar-menawar harga.

Biasanya pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar ini biasanya berlokasi di tempat yang terbuka. Bangunan di pasar ini berbentuk toko dan los.

Ciri-ciri pasar tradisional

Berikut ini ciri dari pasar tradisional:

• Proses jual beli barang dll. melalui proses tawar menawar harga.
• Barang yang dijual umumnya keperluan memasak,dapur dan rumah tangga.
• Harga barang yang di perjualbelikan relatif murah dan terjangkau.
• Area pasar tradisional biasanya di tempat yang terbuka.

Lalu inilah syarat-syarat pasar

Berikut ini syarat dari pasar atau terbentuknya pasar, dapat kamu baca di bawah ini;

• Adanya penjual dan pembeli.
• Adanya barang yang di perjual belikan.
• Terjadinya kesepakatan harga dan transaksi.

PASAR TRADISIONAL LEBIH SEBAGAI PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kepedulian Pimpinan Daerah dan Para Pejabat di bawahnya terhadap pasar tradisional menentukan kebijakan dan bentuk organisasi dari instansi (SKPD) yang membidangi pasar tradisional di daerahnya. Di beberapa daerah, pimpinan daerah meletakkan posisi pasar semata-mata sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang dipungut dari para pedagang. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah (Bupati/Walikota) dan Pejabat Daerah di tingkat bawahnya (Kepala SKPD) lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan retribusi pasar, seperti Pengaturan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi serta Administrasi Keuangan (pembukuan) Retribusi semata daripada penekanan pada pembinaan pasar termasuk di dalamnya pembinaan para pengelola pasar dan pedagang pasar. Akibat dari adanya kebijakan optimalisasi pemungutan retribusi tersebut, maka kepada para Kepala Pasar diberikan target-target yang untuk mencapainya pasar diusahakan sedemikian rupa agar dapat menampung pedagang dalam jumlah sebanyak mungkin, termasuk mengisi sebagian tempat-tempat kosong seperti tangga dan lorong-lorong pasar yang seharusnya dibiarkan tetap kosong tanpa pedagang agar para pengunjung tetap nyaman berlalu lalang.

Infrastruktur pasar
          Pemerintah kini fokus pada pembangunan infrastruktur, namun sepertinya belum memasukan pasar, khususnya di daerah, sebagai infrastruktur penting dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat atas sarana dan prasarana perekonomian. Pasar, khususnya pasar tradisional yang ada di setiap daerah, diyakini mampu memperkuat perekonomian rakyat yang menjadi penyangga perekonomian nasional. Selama ini pasar tradisional kebanyakan terkesan kumuh, kotor, semrawut, dan bau. Namun sampai saat ini di kebanyakan tempat masih memiliki pengunjung atau pembeli. Meski banyak juga yang dalam perkembangannya menjadi sepi, ditinggalkan oleh pengunjung yang beralih ke pasar moderen. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini mengatakan tidak ada yang salah dengan prioritas pemerintah dalam membangun infrastruktur itu, yang memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Namun, katanya, dampak dari pembangunan infrastruktur seperti itu tidak langsung bisa dinikmati masyarakat, perlu waktu.
Berbeda halnya dengan pasar, infrastruktur tersebut bisa langsung dinikmati masyarakat karena tempat itu langsung membuat transaksi juat beli berjalan dan perekonomian bergerak.

Kebijakan pengembangan
             Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Usman berpendapat perlunya pemerintah membuat kebijakan tentang pengembangan pasar tradisonal di daerah untuk memperkuat perekonomian rakyat.
Adanya pasar itu juga mendorong peningkatan potensi pelaku usaha kelas pasar tradisional di daerah.

Pasar tradisional merupakan pusat ekonomi rakyat yang menjadi penyangga perekonomian nasional, sehingga harus terus dijaga stabilitas dan posisinya untuk menjadikan pasar tradisional sebagai garda terdepan ekonomi rakyat di daerah masing-masing.
Bahkan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Oesman Sapta Odang menilai, Indonesia harus membangkitkan pasar-pasar daerah lebih dulu ketimbang fokus menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai berlaku pada awal 2016.
"Kita harus bangkitkan pasar daerah karena hanya dari daerah kita bisa mandiri. Pasar-pasar daerah harus dirangsang untuk dihidupkan demi untuk tidak membangun ketergantungan," katanya.
Menurut dia, Indonesia membutuhkan infrastruktur pasar di daerah sebagai tempat memasarkan produk dalam negeri.
"Mending isi kekurangan pasar kita. Yang harus kita perhitungkan pasar-pasar daerah, dengan masuknya barang impor itu membunuh UKM-UKM daerah," katanya.
Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah merevitalisasi pasar tradisional selama ini dinilai masih lebih menekankan pada perbaikan (renovasi) fisik bangunan pasar.
Hal itu masih sangat jarang yang disertai dengan pembangunan kelembagaan seperti mengembangkan organisasi pengelola dan pembina pasar tradisional, termasuk di dalamnya pengembangan sistem manajemen pasar beserta sumber daya manusia (SDM) yang terlibat serta pedagang pasar.
Sebuah laporan menyebutkan bahwa berdasarkan pengalaman empiris di banyak kabupaten dan kota, setelah dilakukan renovasi atau pembangunan kembali bangunan pasar selama kurun waktu tiga hingga lima tahun kemudian, bangunan pasar yang telah direnovasi atau dibangun kembali beserta pengelolaan pasarnya tampak kembali semrawut.
Kondisi pasar kembali kumuh dan kotor sama keadaannya seperti sebelum dilakukan renovasi atau pembangunan kembali pasar.
Terlebih lagi, setelah direnovasi atau pembangunan kembali bangunan pasar, kegiatan perawatan atau pemeliharaan sangat minimal dilakukan dengan alasan keterbatasan anggaran daerah