Analisis Kurva IS-LM terhadap Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah
proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi,
mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan
mengeset standar bunga pinjaman, “margin requirement”, kapitalisasi untuk bank
atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terak hir atau melalui persetujuan melalui negosiasi
dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter pada dasarnya
merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk
mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas
harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca
pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi
ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta
neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam
kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk
memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan
dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan
moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk
mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur
keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat
terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam
pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah
satu namun tidak terbatas pada instrumen
sebagai
berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing
dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila
mengalami kesulitan likuiditas.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat
diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan
moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
Kebijakan Ekspansi Yaitu
kebijakan ekonomi makro yang mempunyai tujuan untuk memperbesar kegiatan
ekonomi dalam perekonomian.
Kebijakan Kontraksi Yaitu
kebijakan ekonomi makro yang tujuannya untuk menurunkan kegiatan ekonomi dalam
perekonomian.
Kebijakan ekspansi umumnya diambil
pada masa-masa perekonomian menghadapi banyak pengangguran dan kapasitas
produksi nasional yang belum maksimal. Sedangkan, kebijakan kontraksi umumnya
pada keadaan overemployment atau permintaan agregatif lebih tinggi dibandingkan
kapasitas produksi nasional yang ditandai dengan inflasi yang tinggi atau
mengalami deficit perekonomian yang terus-menerus. Kebijakan ekspansi
diharapkan mampu meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan tingkat
pengangguran. Sedangkan, kebijakan kontraksi diharapkan dapat menurunkan
tingkat inflasi dan memperkecil defisit neraca pembayaran luar negeri.
Instrumen Kebijakan Moneter Kebijakan
moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu
antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara
mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga
pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar,
pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah
uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga
pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya
adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau
singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan
jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank
umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam
ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan
tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi
membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve
Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur
jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang
harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah
menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar,
pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter
untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku
ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk
berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan
menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak
jumlah uang beredar pada perekonomian.
Kurva
LM
L2
|
L1
|
M/P Y1 Y2 Y
1.
Penawaran
uang merupakan garis tegak lurus (M/P1).
2.
Pada
penghasilan tertentu ada permintaan uang, kurva permintaan uangnya adalah L1 =
kY – h.R.
3.
Perpotongan
kurva permintaan uang (M/P1) dan penawaran uang (L1)
terletak pada titik E1 dan menentukan tingkat bunga R
4.
Apabila
pendapatan bertambah maka kurva permintaan terhadap uang menjadi L2 dan
memotong kurva penawaran uang pada E2 sehingga jadi R2
5.
Titik Y1 penghasilan yang
bersifat Given kedua tingkat bunga R yang terbentuk pada diagram sebelah
kiri permintaan dan penawaran, kemudian karena penghasilan naik yaitu menjadi Y2, maka
permintaan terhadap uang menjadi L2 yang menghasilkan tingkat bunga
R2 maka
terbentuk kurva LM.
Pergeseran dan pergerakan
dalam kurva IS, secara umum dapat dilakukan melalui perubahan pada variabel
tingkat suku bunga dan pendapatan yang terkait dengan kebijakan moneter.
Pergeseran kurva LM dapat dilihat pada gambar 2 berikut :
Kebijakan Fiskal adalah
suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi
lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang
beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan
belanja pemerintah.
Instrumen kebijakan
fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat
dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan
berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan
output industri secara umum.
Jenis Kebijakan Fiskal
Dari sudut ekonomi
makro maka kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kebijakan Fiskal
Ekspansif dan Kebijakan Fiskal Kontraktif. Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah
suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk
menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah,
pada saat munculnya kontraksional gap. Konstraksional gap adalah suatu kondisi dimana output potensial (YF) lebih
tinggi dibandingkan dengan output Actual (Y1).
Kebijakan ekspansif
dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan
pajak (T) untuk meningkatkan output (Y), adapun mekanisme peningkatan
pengeluaran pemerintah ataupun penurunan pajak (T) terhadap output adalah
sebagai berikut, pada grafik maka dapat dijelaskan bahwa disaat pengeluaran
pemerintah (ΔG) naik atau selisih pajak (ΔT) turun maka akan menggeser kurva
pengeluaran agregat keatas sehingga pendapatan akan naik dari (Y1)
menjadi (Yf).
Kebijakan Fiskal
Kontraktif adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara
dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli
masyarakat dan mengatasi inflasi. kebijakan pemerintah untuk membuat
pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran
surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai
memanas untuk menurunkan tekanan permintaan. pada saat munculnya ekpansionary gap. Ekspansionary gap adalah suatu
kondisi dimana output potensial (Yf) lebih kecil dibandingkan
dengan output Actual (Y1).
Analisis
kebijakan fiscal melalui kurva is
45°
|
R
1. Pada tingkat bunga pada R1 maka
kurva permintaan agregat adalah pada kurva a + bY + e
–f.R1, maka pendapatan nasional equilibrium
pada Y1.
2. Titik E1 pada diagram pertama terbentuk dari
perpotongan antara kurva a + bY + e – f.R1 dan garis 45o.
3. Titik E1 pada diagram kedua merupakan
perpotongan garis yang ditarik dari titik E1 pada diagram pertama dengan
garis R1 pada
diagram kedua.
4. Bila tingkat bunga pada R2, maka
kurva permintaan agregat adalah pada kurva a + bY + e – f.R2, pendapatan
nasional equilibrium pada Y2.
5. Titik E2 pada diagram pertama terbentuk
dari perpotongan antara kurva a + bY + e – f.R2 dan garis 45o.
6. Titik E2 pada diagram kedua merupakan
perpotongan garis yang ditarik dari titik E2 pada diagram pertama dengan
garis R2 pada
diagram kedua.
7. Dengan menghubungkan titik E1 dan E2 pada
diagram kedua, didapatkan kurva IS.
Pergeseran
dan pergerakan dalam kurva IS, secara umum dapat dilakukan melalui
perubahan–perubahan pada variabel pengeluaran pemerintah (G) dan pajak (T) yang
terkait dengan kebijakan fiskal.
Dengan menggunakan
perpotongan Keynesian untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan lain dalam
kebijakan fiskal menggeser kurva IS. Karena kenaikan pengeluaran pemerintah
atau menurunkan pajak akan memperbesar pendapatan dan menggeser kurva IS kekiri
atau kekanan.
Secara grafik maka
pergeseran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
AE0
R
IS0
Y0 Y1 Y
Kenaikan
dalam pengeluaran pemerintah (G) menggeser kurva IS dari IS0 ke IS1. Kenaikan
pengeluaran pemerintah meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Pada tingkat
bunga tertentu, pergeseran dalam pengeluaran yang direncanakan sebesar ΔG
menyebabkan kenaikan dalam pendapatan nasional Y sebesar ΔG / (1 – MPC)
sehingga kurva IS bergeser ke IS1.
Gambar tidak kelihatan, tolong diperbaiki
ReplyDelete